Terkait tebukanya peluang pemekaran kabupaten, Pemkab Pessel bersedia melengkapi dokumen permohonan pemekaran sekiranya ada dokumen lama yang kurang. Pemkab Pessel segera berkoordinasi dan konsultasi dengan Pemprov Sumbar dan Kemendagri soal persyaratan pemekaran.
Bupati Pessel Nasrul Abit Minggu (8/3) menyebutkan, pihaknya tidak keberatan sekiranya ada tambahan dokumen untuk pengajuan pemekaran Pesisir Selatan. "Ya, tentu kita pelajari dulu persyaratan pengajuan. Jika tidak ada tambahan dokumen, maka dokumen tahun lalu kita gunakan, namun bila ada tambahan kita segera lengkapi," katanya.
Bupati Pessel Nasrul Abit Minggu (8/3) menyebutkan, pihaknya tidak keberatan sekiranya ada tambahan dokumen untuk pengajuan pemekaran Pesisir Selatan. "Ya, tentu kita pelajari dulu persyaratan pengajuan. Jika tidak ada tambahan dokumen, maka dokumen tahun lalu kita gunakan, namun bila ada tambahan kita segera lengkapi," katanya.
Disebutkannya, Pemkab Pessel belum mendapatkan persyaratan baru jika itu memang ada. Namun Pemkab Pessel berkeyakinan kekurangan adminisrtasi mungkin tidak seberapa, karena persyaratan utama pemekaran sebagaimana diatur undang - undang telah terpenuhi.
Sementara itu, masyarakat Pessel menyambut positif peluang pemekaran tahun 2015 ini. Dukungan pemekaran mengalir dari irganisasi perantau seperti IKPS dan lain lain.
Pemkab Pesisir Selatanpun telah mempersiapkan secara matang keperluan Calon Daerah Otonomi Baru Renah Indojati disahkan bulan depan. Persiapan tersebut antara lain pembuatan SOTK Kabupaten Renah Indojati, dana operasional dua tahun berturut-turut dan penyiapan 3000 Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Sekda Pessel Erizon di Painan mengatakan, Kabupaten Pessel telah siap dengan kebutuhan dasar untuk penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Otonomi Baru (DOB).
3000 Pegawai Negeri Sipil (PNS) terbaiknya telah dipersiapkan untuk memperkuat kabupaten baru bila Renah Indojati (RIJ) disahkan tahun 2015 ini.Tidak hanya itu Pemkab Pessel juga bersedia menyiapkan anggaran selama dua tahun berturut turut untuk penyelenggaraan pemerintah baru. "Ya, jika pengusulan itu di kabulkan pemerintah pusat dan DPR RI, maka kami telah siap menerjunkan sekitar 3000 PNS terbaik di lingkungan Pemkab Pessel untuk bekerja di DOB tersebut," katanya.
Menurut Erizon, dari awal pemerintah serius mengajukan permohonan pemekaran tersebut hal itu dibuktikan dengan diusulkannya pemekaran ke Kemendagri. Namun oleh karena banyaknya persyaratan pemekaran dan kadang panitia tidak tepat mengikuti tahapan pemekaran, maka gerakan pemekaran terasa sangat lamban.
Dia mengingatkan segala kebutuhan bagi calon DOB merupakan tanggung jawab Kabupaten Pesisir Selatan. "Mulai dari struktur organisasi tata kerja, hingga pembiayaan selama dua tahun pasca RUU DOB RIJ ditetapkan," katanya.
Sementara itu menurutnya, saat obervasi lapangan tahun lalu Pemprov Sumbar juga mempersiapkan dana untuk Calon DOB Renah Indojati Rp5 milyar selama dua tahun berturut turut.
"Ya, Pemprov sudah berencana menyiapkan anggaran untuk berjalannya roda pemerintahan di sana. "Maksimal Pemprov anggarkan Rp5 milyar. Anggaran itu akan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan menjalankan roda pemerintahan," katanya.Pemprov Sumbar sangat mendukung upaya pemekaran Kabupaten Pesisir Selatan. Soalnya selama ini rentang kendali pemerintahan sangat jauh dari pusat kabupaten.
Selain itu kini juga sudah disiapkan lahan seluas 200 hektar untuk komplek perkantoran atau puast pemerintahan kabupaten do kawasan Bukik Buai Tapan. Lahan itu masih bisa diperluas lagi sesuai kebutuhan. Lokasinya berada di antara Kecamatan Pancungsoal dan Basa Ampek Balai Tapan.
Dedi Rahmanto Putra tokoh masarakat Tapan yang saat ini Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan, menjelaskan, untuk pengembangan infrastruktur penunjang lainnya, sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah induk untuk melanjutkannya. Selain itu, partisipasi masyarakat juga akan mendorong percepatan pembangunan sehingga ketika DOB terbentuk sudah siap dengan fasilitas pemerintahannya.
Sementara itu, masyarakat Pessel menyambut positif peluang pemekaran tahun 2015 ini. Dukungan pemekaran mengalir dari irganisasi perantau seperti IKPS dan lain lain.
Pemkab Pesisir Selatanpun telah mempersiapkan secara matang keperluan Calon Daerah Otonomi Baru Renah Indojati disahkan bulan depan. Persiapan tersebut antara lain pembuatan SOTK Kabupaten Renah Indojati, dana operasional dua tahun berturut-turut dan penyiapan 3000 Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Sekda Pessel Erizon di Painan mengatakan, Kabupaten Pessel telah siap dengan kebutuhan dasar untuk penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Otonomi Baru (DOB).
3000 Pegawai Negeri Sipil (PNS) terbaiknya telah dipersiapkan untuk memperkuat kabupaten baru bila Renah Indojati (RIJ) disahkan tahun 2015 ini.Tidak hanya itu Pemkab Pessel juga bersedia menyiapkan anggaran selama dua tahun berturut turut untuk penyelenggaraan pemerintah baru. "Ya, jika pengusulan itu di kabulkan pemerintah pusat dan DPR RI, maka kami telah siap menerjunkan sekitar 3000 PNS terbaik di lingkungan Pemkab Pessel untuk bekerja di DOB tersebut," katanya.
Menurut Erizon, dari awal pemerintah serius mengajukan permohonan pemekaran tersebut hal itu dibuktikan dengan diusulkannya pemekaran ke Kemendagri. Namun oleh karena banyaknya persyaratan pemekaran dan kadang panitia tidak tepat mengikuti tahapan pemekaran, maka gerakan pemekaran terasa sangat lamban.
Dia mengingatkan segala kebutuhan bagi calon DOB merupakan tanggung jawab Kabupaten Pesisir Selatan. "Mulai dari struktur organisasi tata kerja, hingga pembiayaan selama dua tahun pasca RUU DOB RIJ ditetapkan," katanya.
Sementara itu menurutnya, saat obervasi lapangan tahun lalu Pemprov Sumbar juga mempersiapkan dana untuk Calon DOB Renah Indojati Rp5 milyar selama dua tahun berturut turut.
"Ya, Pemprov sudah berencana menyiapkan anggaran untuk berjalannya roda pemerintahan di sana. "Maksimal Pemprov anggarkan Rp5 milyar. Anggaran itu akan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan menjalankan roda pemerintahan," katanya.Pemprov Sumbar sangat mendukung upaya pemekaran Kabupaten Pesisir Selatan. Soalnya selama ini rentang kendali pemerintahan sangat jauh dari pusat kabupaten.
Selain itu kini juga sudah disiapkan lahan seluas 200 hektar untuk komplek perkantoran atau puast pemerintahan kabupaten do kawasan Bukik Buai Tapan. Lahan itu masih bisa diperluas lagi sesuai kebutuhan. Lokasinya berada di antara Kecamatan Pancungsoal dan Basa Ampek Balai Tapan.
Dedi Rahmanto Putra tokoh masarakat Tapan yang saat ini Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan, menjelaskan, untuk pengembangan infrastruktur penunjang lainnya, sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah induk untuk melanjutkannya. Selain itu, partisipasi masyarakat juga akan mendorong percepatan pembangunan sehingga ketika DOB terbentuk sudah siap dengan fasilitas pemerintahannya.
sumber:
http://www.pesisirselatankab.go.id/
0 Response to "Nasrul Abit: Pessel Siap Lengkapi Dokumen"
Post a Comment